JAKARTA, JUARABERITA.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tidak termasuk wilayah pertambangan.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya perhatian publik terhadap penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sebagian perairan sekitar kawasan konservasi tersebut.
Dilansir dari laman resmi Kementerian ESDM, penegasan itu berkaitan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa wilayah yang masuk dalam penetapan WUP hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan taman nasional itu sendiri.
Ia juga memastikan hingga saat ini tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan TNUK maupun perairan sekitarnya.
Menurut Dwi, proses penetapan wilayah tersebut memiliki riwayat sejak 2013.
Saat itu, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan di perairan laut Banten.
Usulan tersebut kemudian kembali diajukan pada 2015 dan tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 serta Kepmen Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022.
Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan penetapan kembali sekaligus penyempurnaan sebagian ketentuan sebelumnya.
ESDM juga menegaskan bahwa penetapan WUP tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan aktivitas penambangan.
Setiap penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan hukum, termasuk kesesuaian tata ruang,
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan.
Pemerintah memastikan penetapan wilayah pertambangan tersebut tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Kementerian ESDM menyatakan pengelolaan sumber daya mineral harus tetap memperhatikan ketentuan hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan kawasan konservasi.
